Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45.
Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang dan sifatnya untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ada beberapa landasan yang menjadi tumpuan pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Landasan Hukum Pembentukan Perundang undangan
Pertama adalah landasan filosofis. Dimana setiap penyusunan perundang-undangan haruslah memperhatikan cita-cita moral dan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila. Pancasila disini berperan sebagai landasan hukum serta landasan filosofis karena pancasila merupakan ideologi negara.
simomot.com
Kedua adalah landasan sosiologis. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan politik atau golongan semata.
Ketiga adalah landasan yuridis. Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini dapat mengagalkan status perundang-undangan tersebut.
Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan
biizaa.com
a. Lex posteriori lex priori yang berarti peraturan perundang-undangan baru yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya atau yang lama.
b. Lex specialist lex generalise yang berarti peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau menggeser peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
d. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Tanpa adanya landasan yuridis yang jelas, maka peraturan perundang-undangan yang telah disusun tersebut bisa batal demi hukum.
e. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengambil landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Tentu yang ada keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
f. Peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah, dicabut, atau dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal ini dibawah akan disebutkan mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pada tahun 2011 lahirlah UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 UU ini dicantumkan mengenai jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ini susunan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari yang tertinggi.
1. UUD 1945 atau Undang Undang Dasar 1945
2. Tap MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/ Perpuu atau Undang- undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
4. PP atau Peraturan Pemerintah
5. Perpres atau Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi atau Peraturan Daerah setingkat provinsi
7. Perda Kabupaten / Kota atau peraturan daerah setingkat kabupaten/ kota
artikelsiana.com
Undang-‘undang tersebut juga menyebutkan mengenai pembentukan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan berstandar. Tak hanya itu pembentukannya juga mengikat semua lembaga berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Pembentukan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dimana peraturan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang memalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Materi muatan peraturan perundang undangan adalah materi yang dimuat di dalamnya sesuai dengan jenis, fungsi, serta hierarkinya. Pancasila menjadi sumber atau landasan dari segala sumber hukum negara. Dengan kata lain landasan hukum pembetukan perundang undangan adalah Pancasila.
UUD 1945 juga merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundangan, terdapat asas yang baik meliputi:
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau ejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, serta
7. Keterbukaan
Keberadaan UU No. 12 tahun 2011 ini menggantikan UU No 10 tahun 2004 yang juga mengatur mengenai hal yang sama. Perbedaan terlihat jelas pada susunan hierarki peraturan perundangannya.
Keyword: Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan
Originally posted 2020-07-17 10:13:44.
Related Posts:
Pengertian Sistem Politik | Sebuah Konsep dalam… Pengertian Sistem Politik – Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya bahwa sistem adalah suatu kesatuan unsur (elemen), komponen, dan bagian-bagian lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Tak hanya…
Bank Indonesia | Tugas dan Peran BI Sebagai Bank… Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral negara yang tidak melakukan melakukan kegiatan komersial seperti bank umum lainnya. Berdasarkan kedudukannya Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Kumpulan Kata yang Berawalan Huruf Q dan Artinya Ada banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Salah satu kategori kata yang mungkin jarang kita dengar adalah kata-kata yang berawalan dengan huruf Q. Meskipun…
Pentingnya Makna Hakikat Wawasan Nusantara bagi… Hakikat Wawasan Nusantara - Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Perbedaan dan keberagaman ini…
Pengertian Mazhab dalam Islam dan Penjelasan Lengkapnya Pengertian mazhab, yaitu haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi panutan umat Islam. Dapat juga berarti paham yang berupa hasil ijtihad dari ulama ahli tentang hukum-hukum Islam (syariat) terutama…
Makna dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Fungsi Pancasila - Sejak duduk di bangku SD kita dikenalkan dan diajarkan untuk menghafal Pancasila. Setiap upacara hari Senin, kita rutin membacakan Pancasila bersama-sama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Pancasila…
Bendera Merah Putih | Ukuran dan Aturan Perlindungan… Ukuran bendera merah putih - Adalah bendera salah satu hal yang menjadi identitas suatu lembaga, komunitas, atau kelompok, termasuk juga negara. Ia adalah lambang kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Ia…
Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi & Bentuk Macam-macam demokrasi – Pada abad ke -5 SM seorang filsuf asal Yunani kuno memberikan angin segar untuk membuat sistem kenegaraan yang lebih baik, yang berpihak pada rakyat. Sistem itu yang…
Tujuan Wawasan Nusantara | Pengertian, Fungsi, dan… Tujuan wawasan nusantara – Nusantara adalah sebutan bagi negeri dengan banyak pulau dan wilayah. Ia adalah satu kesatuan utuh yang harus dijaga. Karenanya pengetahuan atau wawasan tentang nusantara ini perlu…
Biografi Brigjen Katamso - Pahlawan Revolusi Korban… Biografi Brigjen Katamso - Masih ingatkah kalian tentang peristiwa G30S PKI? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang mendalangi peristiwa tersebut. Pada tanggal 30 September dan menjadi peristiwa yang diingat oleh seluruh…
Bagi yang Mau Nikah, Harus Paham Mengenai Ukuran… Ukuran Label Undangan – Ketika mencantumkan nama dan alamat pada sebuah undangan tentu kita membutuhkan kertas label untuk menuliskannya. Kertas label adalah kertas khusus ditempel langsung pada kartu undangan yang…
Contoh Nasehat Pernikahan Islam (Untuk Suami dan Istri) Nasehat Pernikahan - Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah. Terlebih ketika dilaksanakan sesuai tuntunan dan sunnah Rasul, serta dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta…
Butir-Butir Pancasila yang Generasi Milenial Wajib Hapal Butir-Butir Pancasila - Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca artinya Lima dan Sila artinya Dasar atau Asas. Lahirnya Pancasila di Indonesia bermula dari pidato yang disampaikan oleh Soekarno…
Syarat Sah Nikah Menurut Islam (Pengantin Pria,… Syarat Sah Nikah - Pernikahan memiliki arti penting untuk kehidupan manusia. Sebab, dengan pernikahan kehidupan dapat berjalan dan garis keturunan akan berlangsung. Jika Anda hendak melangsungkan sebuah pernikahan, maka wajib…
2 Kali Pelaksanakan, Berikut Jabaran Lengkap dari… Hasil Sidang BPUPKI - Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi tahukah kalian dibalik hari kemerdekaan Indonesia terdapat berbagai sidang persiapan yang melibatkan panitia-panitia tertentu.…
Deklarasi Bangkok | Sejarah Beserta Tokoh-Tokoh yang… Deklarasi Bangkok - Nama ASEAN atau kepanjangan dari Association of South East Asian Nations mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Tapi tahukah kalian awal mula berdirinya ASEAN ini…
Teks Trisatya | Memahami Makna yang Terkandung di Dalamnya Teks trisatya – Teman-teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka barangkali akan sangat akrab dengan istilah trisatya. Sebab trisatya bagi seorang pramuka merupa ikrar atau janji yang harus diamalkan dalam…
UU No 12 Tahun 2006 Mengenai Status Kewarganegaraan… Sebagai pengganti UU No 62 Tahun 1958, pada tanggal 1 Agustus 2006 UU No 12 Tahun 2006 sah diresmikan. Menjadi undang-undang baru yang mengatur perihal status kewarganegaraan di Republik Indonesia.…
Tujuan Pendidikan Menurut Undang-Undang &… Tujuan pendidikan – Adalah pendidikan hak dasar setiap manusia. Ia adalah salah satu jalan yang menuntun kita untuk mendapat ilmu. Dan seperti kata Ki Hadjar Dewantara “dengan ilmu, kita menuju…