Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45.
Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang dan sifatnya untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ada beberapa landasan yang menjadi tumpuan pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Landasan Hukum Pembentukan Perundang undangan
Pertama adalah landasan filosofis. Dimana setiap penyusunan perundang-undangan haruslah memperhatikan cita-cita moral dan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila. Pancasila disini berperan sebagai landasan hukum serta landasan filosofis karena pancasila merupakan ideologi negara.
Kedua adalah landasan sosiologis. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan politik atau golongan semata.
Ketiga adalah landasan yuridis. Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini dapat mengagalkan status perundang-undangan tersebut.
Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan
a. Lex posteriori lex priori yang berarti peraturan perundang-undangan baru yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya atau yang lama.
b. Lex specialist lex generalise yang berarti peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau menggeser peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
d. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Tanpa adanya landasan yuridis yang jelas, maka peraturan perundang-undangan yang telah disusun tersebut bisa batal demi hukum.
e. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengambil landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Tentu yang ada keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
f. Peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah, dicabut, atau dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal ini dibawah akan disebutkan mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pada tahun 2011 lahirlah UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 UU ini dicantumkan mengenai jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ini susunan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari yang tertinggi.
1. UUD 1945 atau Undang Undang Dasar 1945
2. Tap MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/ Perpuu atau Undang- undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
4. PP atau Peraturan Pemerintah
5. Perpres atau Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi atau Peraturan Daerah setingkat provinsi
7. Perda Kabupaten / Kota atau peraturan daerah setingkat kabupaten/ kota
Undang-‘undang tersebut juga menyebutkan mengenai pembentukan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan berstandar. Tak hanya itu pembentukannya juga mengikat semua lembaga berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Pembentukan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dimana peraturan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang memalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Materi muatan peraturan perundang undangan adalah materi yang dimuat di dalamnya sesuai dengan jenis, fungsi, serta hierarkinya. Pancasila menjadi sumber atau landasan dari segala sumber hukum negara. Dengan kata lain landasan hukum pembetukan perundang undangan adalah Pancasila.
UUD 1945 juga merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundangan, terdapat asas yang baik meliputi:
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau ejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, serta
7. Keterbukaan
Keberadaan UU No. 12 tahun 2011 ini menggantikan UU No 10 tahun 2004 yang juga mengatur mengenai hal yang sama. Perbedaan terlihat jelas pada susunan hierarki peraturan perundangannya.
Keyword: Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan
Originally posted 2020-07-17 10:13:44.
Related Posts:
Gaji Karyawan BPJS Kesehatan di Tahun 2024: Apa yang… Yuk, ngobrolin soal gaji karyawan BPJS Kesehatan di tahun 2023. Seringkali kita mendengar kabar terkait kenaikan gaji karyawan suatu perusahaan. Nah, bagaimana nih dengan gaji karyawan BPJS Kesehatan? Sebagai instansi…
15+ Daftar Lembaga Amil Zakat Resmi yang Ada Di Indonesia Daftar Lembaga Amil Zakat – Dalam hukum syariat tentang zakat di dalam Islam kita mengenal kata Amil. Amil merupakan orang yang berperan penting dalam pengelolaan zakat. Ada beberapa lembaga amil…
Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sebagai… Dasar Hukum DPD - Apa itu DPD? Sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam kemajuan Negara Republik Indonesia, kamu wajib banget tau tentang ini loh! DPD adalah singkatan dari Dewan…
Biografi Brigjen Katamso - Pahlawan Revolusi Korban… Biografi Brigjen Katamso - Masih ingatkah kalian tentang peristiwa G30S PKI? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang mendalangi peristiwa tersebut. Pada tanggal 30 September dan menjadi peristiwa yang diingat oleh seluruh…
UU No 12 Tahun 2006 Mengenai Status Kewarganegaraan… Sebagai pengganti UU No 62 Tahun 1958, pada tanggal 1 Agustus 2006 UU No 12 Tahun 2006 sah diresmikan. Menjadi undang-undang baru yang mengatur perihal status kewarganegaraan di Republik Indonesia.…
Deklarasi Stockholm 1972 | Sejarah Tentang Isu… DEKLARASI STOCKHOLM 1972 - Pada beberapa tahun terakhir ini, kita mungkin sering mendengar tentang isu-isu yang terkait dengan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Tapi tahukah kalian bahwa topik ini…
Contoh Nasehat Pernikahan Islam (Untuk Suami dan Istri) Nasehat Pernikahan - Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah. Terlebih ketika dilaksanakan sesuai tuntunan dan sunnah Rasul, serta dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta…
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden merupakan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara dan rakyatnya. Tugas presiden sebagai kepala negara merupakan jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Tugas presiden – Presiden merupakan sebutan…
9 Perang Islam dengan Kaum Kafir yang Tercatat dalam Sejarah Perang Islam - Perang Islam atau perang yang melibatkan Umat Islam banyak terjadi di jaman dahulu bahkan hingga sekarang. Entah apa yang membuat musuh-musuh Islam membeci hingga memerangi agama Allah…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Pentingnya Ilmu Kewarganegaraan untuk Warga Negara… Pengantar Ilmu Kewarganegaraan - Kewarganegaraan adalah salah satu bahasan yang memuat tentang keberadaan seseorang di suatu wilayah tertentu dan disahkan oleh pemerintahan pada wilayah atau negara yang bersangkutan sehingga melekat…
Pengertian Pendidikan | Macam-macam, Tahap dan Tujuan Pengertian Pendidikan - Tahukah kalian Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”? Ya, di pasal tersebut disebutkan bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia…
Doa Pernikahan Lengkap (Arab, Latin dan Terjemahan) Mengingat saat ini masih memasuki bulan syawal, pasti banyak diantara kalian yang akan atau baru saja melaksanakan pernikahan, atau mungkin silih berganti dibanjiri undangan sembari mengucapkan doa pernikahan. Yang menikah…
Bagi yang Mau Nikah, Harus Paham Mengenai Ukuran… Ukuran Label Undangan – Ketika mencantumkan nama dan alamat pada sebuah undangan tentu kita membutuhkan kertas label untuk menuliskannya. Kertas label adalah kertas khusus ditempel langsung pada kartu undangan yang…
Piagam Jakarta, Latar Belakang Sejarah dan Isi Naskahnya Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh panitia sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaaan atau nasionalis. Piagam…
Bendera Merah Putih | Ukuran dan Aturan Perlindungan… Ukuran bendera merah putih - Adalah bendera salah satu hal yang menjadi identitas suatu lembaga, komunitas, atau kelompok, termasuk juga negara. Ia adalah lambang kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Ia…
Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut… Pengertian Pancasila - Pancasila adalah dasar negara serta landasan ideologi bagi kita, bangsa Indonesia. Tetapi tahukah kalian sebenarnya apa itu Pancasila, makna apa yang ada di dalamnya serta fungsi dan pentingnya…
Doa Untuk Pengantin Beserta Keutamannya (LENGKAP) Doa untuk pengantin merupakan kado yang paling indah yang bisa kita berikan kepada pasangan yang menikah. Mungkin doa merupakan kado yang terlihat sederhana, tapi maknanya bisa lebih berharga dari kado…
4 Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Datang ke… Sebagaimana yang kita tahu, bahwa buka bersama sudah menjadi salah satu tradisi di bulan Ramadhan. Sejumlah undangan untuk bukber pun berdatangan. Tak jarang undangan-undangan tersebut bikin kita pusing karena saking…
Butir-Butir Pancasila yang Generasi Milenial Wajib Hapal Butir-Butir Pancasila - Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca artinya Lima dan Sila artinya Dasar atau Asas. Lahirnya Pancasila di Indonesia bermula dari pidato yang disampaikan oleh Soekarno…