Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45.
Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang dan sifatnya untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ada beberapa landasan yang menjadi tumpuan pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Landasan Hukum Pembentukan Perundang undangan
Pertama adalah landasan filosofis. Dimana setiap penyusunan perundang-undangan haruslah memperhatikan cita-cita moral dan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila. Pancasila disini berperan sebagai landasan hukum serta landasan filosofis karena pancasila merupakan ideologi negara.
simomot.com
Kedua adalah landasan sosiologis. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan politik atau golongan semata.
Ketiga adalah landasan yuridis. Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini dapat mengagalkan status perundang-undangan tersebut.
Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan
biizaa.com
a. Lex posteriori lex priori yang berarti peraturan perundang-undangan baru yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya atau yang lama.
b. Lex specialist lex generalise yang berarti peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau menggeser peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
d. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Tanpa adanya landasan yuridis yang jelas, maka peraturan perundang-undangan yang telah disusun tersebut bisa batal demi hukum.
e. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengambil landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Tentu yang ada keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
f. Peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah, dicabut, atau dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal ini dibawah akan disebutkan mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pada tahun 2011 lahirlah UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 UU ini dicantumkan mengenai jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ini susunan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari yang tertinggi.
2. Tap MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/ Perpuu atau Undang- undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
4. PP atau Peraturan Pemerintah
5. Perpres atau Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi atau Peraturan Daerah setingkat provinsi
7. Perda Kabupaten / Kota atau peraturan daerah setingkat kabupaten/ kota
artikelsiana.com
Undang-‘undang tersebut juga menyebutkan mengenai pembentukan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan berstandar. Tak hanya itu pembentukannya juga mengikat semua lembaga berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Pembentukan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dimana peraturan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang memalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Materi muatan peraturan perundang undangan adalah materi yang dimuat di dalamnya sesuai dengan jenis, fungsi, serta hierarkinya. Pancasila menjadi sumber atau landasan dari segala sumber hukum negara. Dengan kata lain landasan hukum pembetukan perundang undangan adalah Pancasila.
UUD 1945 juga merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundangan, terdapat asas yang baik meliputi:
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau ejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, serta
7. Keterbukaan
Keberadaan UU No. 12 tahun 2011 ini menggantikan UU No 10 tahun 2004 yang juga mengatur mengenai hal yang sama. Perbedaan terlihat jelas pada susunan hierarki peraturan perundangannya.
Keyword: Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan
Related Posts:
Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi & Bentuk Macam-macam demokrasi – Pada abad ke -5 SM seorang filsuf asal Yunani kuno memberikan angin segar untuk membuat sistem kenegaraan yang lebih baik, yang berpihak pada rakyat. Sistem itu yang…
Tujuan Asean Beserta Prinsip Utama yang Wajib Diperhatikan Tujuan Asean – Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Kami berharap kita semua dapat bertahan di masa pandemi yang serba tak pasti ini. Pada kesempatan kali…
Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli Serta Asasnya Pengertian kewarganegaraan – Kita sudah dikenalkan dengan istilah kewarganegaraan sejak di bangku sekolah, ya kewarganegaraan menjadi salah satu materi yang disusun secara sistematis dan menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan.…
Lirik Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Beserta… Lirik lagu Indonesia Raya – Hampir semua orang Indonesia pasti sudah tahu dan hapal dengan lagu kebangsaan negara Indonesia. Ya lagu itu berjudul Indonesia Raya. Sejak kecil kita telah diperkenalkan…
Anggota Panitia Sembilan | Tokoh Perumus Landasan… Anggota Panitia Sembilan - Menindaklanjuti sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, maka dibentuklah panitia sembilan. Sebuah kepanitiaan kecil yang dibentuk sebelum masa resus BPUPKI dimulai,…
Pentingnya Makna Hakikat Wawasan Nusantara bagi… Hakikat Wawasan Nusantara - Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Perbedaan dan keberagaman ini…
UU No 12 Tahun 2006 Mengenai Status Kewarganegaraan… Sebagai pengganti UU No 62 Tahun 1958, pada tanggal 1 Agustus 2006 UU No 12 Tahun 2006 sah diresmikan. Menjadi undang-undang baru yang mengatur perihal status kewarganegaraan di Republik Indonesia.…
Bhinneka Tunggal Ika | Semboyan Perekat Beragam… Sebagai negara kepulauan negara Indonesia merupakan salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu bangsa dari berbagai daerah dengan latar belakang ada istiadat yang berbeda.…
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Pengertian Maulid Nabi (Penjelasan LENGKAP) Pengertian maulid Nabi adalah hari di mana seorang Nabi dilahirkan. Di Indonesia sendiri maulid Nabi erat kaitannya dengan hari kelahiran baginda Rasul Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan lengkap mengenai pengertian…
Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsur Pembentuknya… Pengertian Sistem Hukum – Setiap negara di dunia pasti memiliki tatanan sistem hukum, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem hukum rule of law. Merupakan penggabungan prinsip hukum dari Roma-Belanda dan…
Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut… Pengertian Pancasila - Pancasila adalah dasar negara serta landasan ideologi bagi kita, bangsa Indonesia. Tetapi tahukah kalian sebenarnya apa itu Pancasila, makna apa yang ada di dalamnya serta fungsi dan pentingnya…
Pengertian Sistem Politik | Sebuah Konsep dalam… Pengertian Sistem Politik – Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya bahwa sistem adalah suatu kesatuan unsur (elemen), komponen, dan bagian-bagian lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Tak hanya…
Teks Pembukaan UUD 1945 dan Sejarah Perubahan… Teks pembukaan UUD 1945 - Para pendahulu bangsa ini menyebutnya dengan undang-undang dasar 1945. Hukum dasar yang dijadikan landasan bagi segala peraturan yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana negara-negara merdeka…
Syarat Sah Nikah Menurut Islam (Pengantin Pria,… Syarat Sah Nikah - Pernikahan memiliki arti penting untuk kehidupan manusia. Sebab, dengan pernikahan kehidupan dapat berjalan dan garis keturunan akan berlangsung. Jika Anda hendak melangsungkan sebuah pernikahan, maka wajib…
Bendera Merah Putih | Ukuran dan Aturan Perlindungan… Ukuran bendera merah putih - Adalah bendera salah satu hal yang menjadi identitas suatu lembaga, komunitas, atau kelompok, termasuk juga negara. Ia adalah lambang kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Ia…
Deklarasi Djuanda | Perjuangan Menyatukan Keutuhan Laut NKRI Pasca kemerdekaan Indonesia dihadapkan dengan persoalan menjaga kesatuan negara yang terdiri dari pulau-pulau. Deklarasi Djuanda merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan batas wilayah laut demi mempertahankan keutuhan NKRI. Keutuhan…
Biografi Brigjen Katamso - Pahlawan Revolusi Korban… Biografi Brigjen Katamso - Masih ingatkah kalian tentang peristiwa G30S PKI? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang mendalangi peristiwa tersebut. Pada tanggal 30 September dan menjadi peristiwa yang diingat oleh seluruh…
Pengertian Variabel Secara Ringkas dalam Berbagai Bidang Pengertian variabel menurut KBBI adalah dapat berubah ubah, berbeda-beda, atau bermacam-macam. Bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang dapat berubah atau sebagai faktor maupun unsur yang ikut menentukan perubahan. Pengertian Variabel…
