Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45.
Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang dan sifatnya untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ada beberapa landasan yang menjadi tumpuan pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Landasan Hukum Pembentukan Perundang undangan
Pertama adalah landasan filosofis. Dimana setiap penyusunan perundang-undangan haruslah memperhatikan cita-cita moral dan hukum sebagaimana diamanatkan Pancasila. Pancasila disini berperan sebagai landasan hukum serta landasan filosofis karena pancasila merupakan ideologi negara.
simomot.com
Kedua adalah landasan sosiologis. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan politik atau golongan semata.
Ketiga adalah landasan yuridis. Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini dapat mengagalkan status perundang-undangan tersebut.
Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan
biizaa.com
a. Lex posteriori lex priori yang berarti peraturan perundang-undangan baru yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya atau yang lama.
b. Lex specialist lex generalise yang berarti peraturan perundang-undangan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum.
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan atau menggeser peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
d. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Tanpa adanya landasan yuridis yang jelas, maka peraturan perundang-undangan yang telah disusun tersebut bisa batal demi hukum.
e. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengambil landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Tentu yang ada keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
f. Peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah, dicabut, atau dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal ini dibawah akan disebutkan mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pada tahun 2011 lahirlah UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat 1 UU ini dicantumkan mengenai jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut ini susunan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari yang tertinggi.
2. Tap MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/ Perpuu atau Undang- undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
4. PP atau Peraturan Pemerintah
5. Perpres atau Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi atau Peraturan Daerah setingkat provinsi
7. Perda Kabupaten / Kota atau peraturan daerah setingkat kabupaten/ kota
artikelsiana.com
Undang-‘undang tersebut juga menyebutkan mengenai pembentukan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan berstandar. Tak hanya itu pembentukannya juga mengikat semua lembaga berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Pembentukan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dimana peraturan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang memalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Materi muatan peraturan perundang undangan adalah materi yang dimuat di dalamnya sesuai dengan jenis, fungsi, serta hierarkinya. Pancasila menjadi sumber atau landasan dari segala sumber hukum negara. Dengan kata lain landasan hukum pembetukan perundang undangan adalah Pancasila.
UUD 1945 juga merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundangan, terdapat asas yang baik meliputi:
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau ejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, serta
7. Keterbukaan
Keberadaan UU No. 12 tahun 2011 ini menggantikan UU No 10 tahun 2004 yang juga mengatur mengenai hal yang sama. Perbedaan terlihat jelas pada susunan hierarki peraturan perundangannya.
Keyword: Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan
Related Posts:
Pengertian Maulid Nabi (Penjelasan LENGKAP) Pengertian maulid Nabi adalah hari di mana seorang Nabi dilahirkan. Di Indonesia sendiri maulid Nabi erat kaitannya dengan hari kelahiran baginda Rasul Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan lengkap mengenai pengertian…
Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli Serta Asasnya Pengertian kewarganegaraan – Kita sudah dikenalkan dengan istilah kewarganegaraan sejak di bangku sekolah, ya kewarganegaraan menjadi salah satu materi yang disusun secara sistematis dan menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan.…
Penjelasan Lengkap Hasil Sidang PPKI Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 Hasil Sidang PPKI - Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan dari para pahlawan dimana proses menuju hal tersebut membutuhkan jalan yang panjang. Salah satunya adalah melalui…
Pengertian Norma, Karakteristik, Fungsi, Serta… Pengertian Norma - Selain sebagai makhluk individu, kita juga dikenal sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan berkelompoknya membutuhkan bantuan dan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam menjalankan interaksi ini dibutuhkan suatu…
Ciri Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |… Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan - Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala sesuatu kegiatan kita diatur oleh sebuah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan yang dilakukan…
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden merupakan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara dan rakyatnya. Tugas presiden sebagai kepala negara merupakan jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Tugas presiden – Presiden merupakan sebutan…
8 Tujuan Negara Yang Penting Untuk Diketahui Tujuan negara - Pada kesempatan yang berbahagia kali ini penulis akan mengulas mengenai tujuan negara. Lebih tepatnya tujuan negara yang penting untuk diketahui bersama. Sebagaimana kita tahu, negara adalah alat…
Bendera Merah Putih | Ukuran dan Aturan Perlindungan… Ukuran bendera merah putih - Adalah bendera salah satu hal yang menjadi identitas suatu lembaga, komunitas, atau kelompok, termasuk juga negara. Ia adalah lambang kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Ia…
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan - Pendidikan Kewarganegaraan sering disebut sebagai pelajaran PKN di sekolah-sekolah. Mata pelajaran pkn sudah ada dari jaman dahulu. Nama dari pkn sebagai mata pelajaran pun sempat mengalami beberapa…
UU No.13 Tahun 2003 | Regulasi Perlindungan bagi… Untuk mencapai kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia pemerintah kita telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apakah kalian mengetahui isi terkait UU ini? Sekilas…
Anggota Panitia Sembilan | Tokoh Perumus Landasan… Anggota Panitia Sembilan - Menindaklanjuti sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, maka dibentuklah panitia sembilan. Sebuah kepanitiaan kecil yang dibentuk sebelum masa resus BPUPKI dimulai,…
Sekilas Sejarah Tentang Bagaimana Terciptanya Hukum Faraday Pada artikel sebelumnya kita sudah sempat menyinggung mengenai hukum faraday. Yaitu pada bahasan mengenai fungsi UPS dan prinsip kerjanya. Masih ingatkah kamu dengan pelajaran Fisika atau Kimia semasa SMA dahulu?…
Piagam Jakarta, Latar Belakang Sejarah dan Isi Naskahnya Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh panitia sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaaan atau nasionalis. Piagam…
Pengertian Demokrasi serta Jenis-Jenis Penerapannya Secara umum, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan ketentuan terkait keputusan hidup mereka. Demokrasi juga bisa dianggap sebagai kekuasaan yang menitik…
Deklarasi Bangkok | Sejarah Beserta Tokoh-Tokoh yang… Deklarasi Bangkok - Nama ASEAN atau kepanjangan dari Association of South East Asian Nations mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Tapi tahukah kalian awal mula berdirinya ASEAN ini…
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Teks Pancasila | Teks, Lambang Fungsi dan Kedudukan… Pancasila merupakan rumusan sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pilar ideologi negara Indonesia. Berdasarkan etimologinya, Pancasila berasal dari dua kata bahasa sanskerta,…
Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sebagai… Dasar Hukum DPD - Apa itu DPD? Sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam kemajuan Negara Republik Indonesia, kamu wajib banget tau tentang ini loh! DPD adalah singkatan dari Dewan…
Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut… Pengertian Pancasila - Pancasila adalah dasar negara serta landasan ideologi bagi kita, bangsa Indonesia. Tetapi tahukah kalian sebenarnya apa itu Pancasila, makna apa yang ada di dalamnya serta fungsi dan pentingnya…
Pengertian Sistem Politik | Sebuah Konsep dalam… Pengertian Sistem Politik – Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya bahwa sistem adalah suatu kesatuan unsur (elemen), komponen, dan bagian-bagian lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Tak hanya…
