UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan
UU No 12 Tahun 2011 – Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam melindungi dan mengayomi masyrakat maka diperlukan tatanan tata tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dimana undang-undang ini menggantikan landasan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi penyempurna terhadap undang-undang sebelumnya.
Perihal UU No 12 Tahun 2011
jogloabang.com
Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum yang mengikat. Secara umum dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Prof. Bagir Manan pengertian peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku.
Dalam uraian 10 tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk dapat mengajukannya maka harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yakni:
Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan yang tertulis.
Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sekalipun.
Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh tanpa terkecuali.
Sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 berisikan materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. Diantaranya mencakup asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
Pembentukan peraturan perundang-undangan disusun dengan metode yang pasti, baku, dan terstandar. Dalam undang-undan terbaru materi muatan diperluas tidak hanya mengatur pembentukan undang-undang namun juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya.
Prinsip Peraturan Perundang-undangan
tokopedia.com
Dalam pelaksanaannya UU No 12 Tahun 2011 telah direview melewati tahap uji materi secara yuridis. Sebuah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah apabila mencakup prinsip-prinsip di bawah ini:
Dasar-dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Hal tersebut menunjukkan hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat ataupun yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
Peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
Hasil uji materi undang-undang ini memberikan putusan salah satunya terkait kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan wewenang kepada DPD untuk menjalankan fungsi legislasi.
Artinya dalam UU No 12 Tahun 2011 dituliskan kembali ihwal dan perihal terkait segala putusan MK. Namun sejauh ini pembentukan undang-undang masing bersifat sektoral baik di lingkungan pemerintah pusat, DPR, maupun DPD.
Hal ini menjadi satu titik kelemahan UU No 12 Tahun 2011 ini. Salah satu penyebabnya karena pengaturan dalam undang-undang secara tegas belum mengatur materi muatan Undang-Undang disamping proses legislasi bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik.
Namun disamping semua itu penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga dilakukan. Untuk menghasilkan pedoman yang lebih jela dan pasti dalam sistem tatanan hukum nasional, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di daerah.
Keyword: UU No 12 Tahun 2011
Originally posted 2020-10-19 14:00:37.
Related Posts:
Standar Gaji Karyawan di Rumah Sakit Swasta Bagi kamu yang sedang mencari informasi seputar gaji karyawan di rumah sakit swasta, artikel ini bisa membantu kamu. Sebagai karyawan, tentu saja gaji menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan. Apalagi…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Pengertian Arsip (Fungsi dan Sifat Karakteristiknya) Secara umum arsip merupakan suatu catatan (rekaman) kegiatan atau berupa sumber informasi yang memiliki berbagai macam bentuk dan dibuat oleh lembaga, organisasi atau bahkan individu perseorangan dalam hal pelaksanaan kegiatan.…
Bank Indonesia | Tugas dan Peran BI Sebagai Bank… Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral negara yang tidak melakukan melakukan kegiatan komersial seperti bank umum lainnya. Berdasarkan kedudukannya Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang…
Kumpulan Lagu Daerah Jambi Beserta Liriknya Lagu Daerah Jambi - Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Indonesia merupakan negara yang berbudaya. Setiap jengkal dari tanah Indonesia memiliki budaya…
Profil Provinsi Kalimantan Utara | Letak Geografis,… Profil Provinsi Kalimantan Utara - Provinsi Kalimantan Utara biasa disingkat atau disebut dengan Kaltara yang beribukota di Tanjung Selor. Provinsi ini terletak di bagian paling utara pulau Kalimantan dan merupakan…
Majelis atau Majlis, Mana yang Tepat? Pernahkan kamu bingung sebelumnya mana yang benar antara "Majelis" atau "Majlis"? Apakah keduanya memiliki arti yang sama atau ada perbedaan? Dalam artikel ini, kita akan membahas dan mencari tahu perbedaan…
2 Kali Pelaksanakan, Berikut Jabaran Lengkap dari… Hasil Sidang BPUPKI - Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi tahukah kalian dibalik hari kemerdekaan Indonesia terdapat berbagai sidang persiapan yang melibatkan panitia-panitia tertentu.…
Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45. Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan…
UU No 12 Tahun 2006 Mengenai Status Kewarganegaraan… Sebagai pengganti UU No 62 Tahun 1958, pada tanggal 1 Agustus 2006 UU No 12 Tahun 2006 sah diresmikan. Menjadi undang-undang baru yang mengatur perihal status kewarganegaraan di Republik Indonesia.…
Pentingnya Makna Hakikat Wawasan Nusantara bagi… Hakikat Wawasan Nusantara - Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Perbedaan dan keberagaman ini…
Ruang Lingkup Ekonomi Makro | Aspek Kajian dan Pembahasannya Ruang lingkup ekonomi makro sangat besar dan luas, seperti halnya arti dari kata makro yang berarti besar. Ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mengkaji permasalahan dalam bidang ekonomi secara…
UU No.13 Tahun 2003 | Regulasi Perlindungan bagi… Untuk mencapai kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia pemerintah kita telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apakah kalian mengetahui isi terkait UU ini? Sekilas…
Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
Kumpulan Lagu Daerah Lampung Beserta Liriknya Lagu Daerah Lampung - Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Indonesia merupakan negara yang berbudaya. Setiap jengkal dari tanah Indonesia memiliki budaya…
Pengertian Hubungan Internasional | Sarana, Asas dan… Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk di dalamnya seperti peran dari sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah, perusahaan multinasional dan juga organisasi non-pemerintah internasional.…
Tujuan Pendidikan Menurut Undang-Undang &… Tujuan pendidikan – Adalah pendidikan hak dasar setiap manusia. Ia adalah salah satu jalan yang menuntun kita untuk mendapat ilmu. Dan seperti kata Ki Hadjar Dewantara “dengan ilmu, kita menuju…
Perang Dingin | Pengertian, Sejarah, Latar Belakang,… Perang dingin merupakan sebutan dari sebuah periode yang mana terjadi sebuah peristiwa berupa konflik, ketegangan dan kompetisi antar negara, khususnya Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) pada…
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Ciri Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |… Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan - Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala sesuatu kegiatan kita diatur oleh sebuah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan yang dilakukan…
