Teks Pembukaan UUD 1945 dan Sejarah Perubahan Struktur Isi UUD
Teks pembukaan UUD 1945 – Para pendahulu bangsa ini menyebutnya dengan undang-undang dasar 1945. Hukum dasar yang dijadikan landasan bagi segala peraturan yang ada di negara Indonesia.
Sebagaimana negara-negara merdeka lainnya yang pasti memiliki konstitusi untuk mengatur berjalannya negara dan isinya.
Undang-undang dasar adalah konstitusi atau aturan sistem politik dan hukum tertulis yang dibentuk oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perumusan dan penetapan undang undang dilakukan oleh sebuah panitia yang disebut dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Panitia tersebutlah yang kemudian membuat pembagian UUD 1945 menjadi Pembukaan UUD 1945, batang tubuh, dan penjelasan.
Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyajikan teks Pembukaan UUD 1945 kepada pembaca sekalian. Sebab sudah sewajarnya kita sebagai warga negara Indonesia memahami benar isi dari pembukaan tersebut, supaya kita bisa belajar darinya.
Sejarah UUD 1945
lampung.tribunnews.com
Sebelumnya sudah kami singgung bahwa undang-undang dasar 1945 mulanya disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei – 1 Juni 1945) Ir. Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara yang diberi nama pancasila.
Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI membuat panitia yang terdiri dari 9 orang untuk merumuskan naskah awal pembukaan UUD 1945, atau yang juga sering disebut dengan piagam jakarta.
Panitia tersebut kemudian meresmikan naskah piagam jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah sebelumnya menghapuskan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Periode Pemberlakukan UUD 1945
aktual.com Pemberlakukan UUD 1945 ini mengalami perjalanan yang panjang dari masa ke masa. Periode awal 1945-1950 UUD 1945 tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan meskipun telah diresmikan.
Sebab Indonesia sendiri pada tahun itu memang masih berkutat dengan perjuangannya mempertahankan kemerdekaan. Lalu 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, Indonesia memberlakukan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pada periode tersebut bentuk pemerintahaan Indonesia bukanlah negara kesatuan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 melainkan berbentuk federesi yang terdiri dari negara-negara bagian.
Perubahan pemerintahan Indonesia tidak hanya berhenti sampai disitu, pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 diberlakukan sistem demokrasi parlementer. Periode ini disebut juga dengan UUDS 1950.
Pada masa demokrasi perlementer terdapat banyak permasalahan dan kemudian menyadari bahwa sistem ini pun tidak sesuai dengan semangat pancasila dan UUD 1945.
Setelah pergolakan yang panjang, akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai undang-undnag dasar atau konstitusi negara Indonesia sampai sekarang, meskipun tetap mengalami perubahan terkhusus setelah masa orde baru berakhir.
Karena memang salah satu tuntutan reformasi adalah melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 supaya aturan dasar bernegara itu bisa disempurnakan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
UUD 1945 ini terdiri tiga bagian yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh memuat aturan-aturan yang disusun dalam pasal dan ayat. Nah bagian batang tubuh inilah yang mengalami banyak perubahan.
Sebelum amandemen batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Tetapi setelah terjadi 4 kali perubahan menjadi 16 bab, 37 pasal. 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
Teks Pembukaan UUD 1945
aktual.com
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
UU No.13 Tahun 2003 | Regulasi Perlindungan bagi… Untuk mencapai kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia pemerintah kita telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apakah kalian mengetahui isi terkait UU ini? Sekilas…
Universitas Islam Indonesia (Kampus Islam Tertua Di… Universitas Islam Indonesia - Universitas Islam Indonesia atau yang biasa disebut UII merupakan salah satu universitas Islam swasta tertua yang ada di Indonesia. Kampus swasta yang berada di Yogyakarta ini…
8 Tujuan Negara Yang Penting Untuk Diketahui Tujuan negara - Pada kesempatan yang berbahagia kali ini penulis akan mengulas mengenai tujuan negara. Lebih tepatnya tujuan negara yang penting untuk diketahui bersama. Sebagaimana kita tahu, negara adalah alat…
Pentingnya Ilmu Kewarganegaraan untuk Warga Negara… Pengantar Ilmu Kewarganegaraan - Kewarganegaraan adalah salah satu bahasan yang memuat tentang keberadaan seseorang di suatu wilayah tertentu dan disahkan oleh pemerintahan pada wilayah atau negara yang bersangkutan sehingga melekat…
Dasar Hukum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sebagai… Dasar Hukum DPD - Apa itu DPD? Sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam kemajuan Negara Republik Indonesia, kamu wajib banget tau tentang ini loh! DPD adalah singkatan dari Dewan…
Bank Indonesia | Tugas dan Peran BI Sebagai Bank… Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral negara yang tidak melakukan melakukan kegiatan komersial seperti bank umum lainnya. Berdasarkan kedudukannya Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang…
Latar Belakang dan Akibat Perang Dunia 2 di Berbagai Bidang AKIBAT PERANG DUNIA 2 - Keadaan politik Internasional saat menjelang terjadinya Perang Dunia 2 hampir menyerupai dengan keadaan tahun 1900-1914, tepatnya sebelum Perang Dunia 1 dimulai. Para ilmuwan beranggapan bahwa…
UU No 12 Tahun 2006 Mengenai Status Kewarganegaraan… Sebagai pengganti UU No 62 Tahun 1958, pada tanggal 1 Agustus 2006 UU No 12 Tahun 2006 sah diresmikan. Menjadi undang-undang baru yang mengatur perihal status kewarganegaraan di Republik Indonesia.…
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden merupakan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara dan rakyatnya. Tugas presiden sebagai kepala negara merupakan jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Tugas presiden – Presiden merupakan sebutan…
Tujuan Wawasan Nusantara | Pengertian, Fungsi, dan… Tujuan wawasan nusantara – Nusantara adalah sebutan bagi negeri dengan banyak pulau dan wilayah. Ia adalah satu kesatuan utuh yang harus dijaga. Karenanya pengetahuan atau wawasan tentang nusantara ini perlu…
Teks Pancasila | Teks, Lambang Fungsi dan Kedudukan… Pancasila merupakan rumusan sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pilar ideologi negara Indonesia. Berdasarkan etimologinya, Pancasila berasal dari dua kata bahasa sanskerta,…
Pengertian Hubungan Internasional | Sarana, Asas dan… Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk di dalamnya seperti peran dari sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah, perusahaan multinasional dan juga organisasi non-pemerintah internasional.…
Teks Trisatya | Memahami Makna yang Terkandung di Dalamnya Teks trisatya – Teman-teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka barangkali akan sangat akrab dengan istilah trisatya. Sebab trisatya bagi seorang pramuka merupa ikrar atau janji yang harus diamalkan dalam…
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsur Pembentuknya… Pengertian Sistem Hukum – Setiap negara di dunia pasti memiliki tatanan sistem hukum, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem hukum rule of law. Merupakan penggabungan prinsip hukum dari Roma-Belanda dan…
Perjanjian Linggarjati | Latar Belakang, Lokasi,… Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak Indonesia dengan Belanda sehubungan dengan status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini terjadi pada 11 – 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati Latar belakang terjadinya…
UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan UU No 12 Tahun 2011 - Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur…
Tugas PPKI dalam Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia Tugas PPKI – Jika sebelumnya kami telah membahas tentang tugas BPUPKI, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membagikan tulisan tentang tugas PPKI. Seperti yang kita tahu BPUPKI dan…
Pengertian Demokrasi serta Jenis-Jenis Penerapannya Secara umum, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan ketentuan terkait keputusan hidup mereka. Demokrasi juga bisa dianggap sebagai kekuasaan yang menitik…
Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
