UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan
UU No 12 Tahun 2011 – Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam melindungi dan mengayomi masyrakat maka diperlukan tatanan tata tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dimana undang-undang ini menggantikan landasan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi penyempurna terhadap undang-undang sebelumnya.
Perihal UU No 12 Tahun 2011
jogloabang.com
Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum yang mengikat. Secara umum dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Prof. Bagir Manan pengertian peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku.
Dalam uraian 10 tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk dapat mengajukannya maka harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yakni:
Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan yang tertulis.
Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sekalipun.
Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh tanpa terkecuali.
Sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 berisikan materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. Diantaranya mencakup asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
Pembentukan peraturan perundang-undangan disusun dengan metode yang pasti, baku, dan terstandar. Dalam undang-undan terbaru materi muatan diperluas tidak hanya mengatur pembentukan undang-undang namun juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya.
Prinsip Peraturan Perundang-undangan
tokopedia.com
Dalam pelaksanaannya UU No 12 Tahun 2011 telah direview melewati tahap uji materi secara yuridis. Sebuah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah apabila mencakup prinsip-prinsip di bawah ini:
Dasar-dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Hal tersebut menunjukkan hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat ataupun yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
Peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
Hasil uji materi undang-undang ini memberikan putusan salah satunya terkait kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan wewenang kepada DPD untuk menjalankan fungsi legislasi.
Artinya dalam UU No 12 Tahun 2011 dituliskan kembali ihwal dan perihal terkait segala putusan MK. Namun sejauh ini pembentukan undang-undang masing bersifat sektoral baik di lingkungan pemerintah pusat, DPR, maupun DPD.
Hal ini menjadi satu titik kelemahan UU No 12 Tahun 2011 ini. Salah satu penyebabnya karena pengaturan dalam undang-undang secara tegas belum mengatur materi muatan Undang-Undang disamping proses legislasi bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik.
Namun disamping semua itu penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga dilakukan. Untuk menghasilkan pedoman yang lebih jela dan pasti dalam sistem tatanan hukum nasional, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di daerah.
Keyword: UU No 12 Tahun 2011
Related Posts:
Cara Membuat Bingkai Photoshop "Cara Mudah Membuat Bingkai di Photoshop" Pendahuluan Saat ini, Photoshop telah menjadi standar industri di bidang pengeditan gambar. Selain untuk mengedit, membuat bingkai juga menjadi salah satu keahlian yang harus…
Khalifah Islam Pasca Wafatnya Rasulullah Hingga Ottoman Khalifah Islam – Saat ini sedang ramai dibicarakan perihal Khilafah. Tahukah kalian kalau khilafah berbeda dengan khalifah. Susunan hurufnya saja berbeda apalagi maknanya. Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan Islam yang…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Peran dan Pemilihan Susunan Pengurus Yayasan yang Efektif "Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang susunan pengurus yayasan. Seperti yang kita tahu, yayasan merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu hal yang dianggap…
Pentingnya Ilmu Kewarganegaraan untuk Warga Negara… Pengantar Ilmu Kewarganegaraan - Kewarganegaraan adalah salah satu bahasan yang memuat tentang keberadaan seseorang di suatu wilayah tertentu dan disahkan oleh pemerintahan pada wilayah atau negara yang bersangkutan sehingga melekat…
Kritik Konstruktif dan Saran untuk Laboratorium Laboratorium adalah tempat yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian, dimana di dalamnya berbagai aktivitas eksperimen dan praktikum dilakukan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan…
Bacaan Surat Yasin Arab, Latin, Artinya (Doa dan Keutamaan) Bacaan Surat Yasin - Bacaan surat yasin merupakan bagian dari isi Al-Aquran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi…
Profil Provinsi Sulawesi Selatan | Geografis, Agama… Profil Provinsi Sulawesi Selatan - Sulawesi Selatan adalah Provinsi di Indonesia. Provinsi ini kaya dengan bentang alam yang indah. Berbagai macam suku yang tinggal di Sumatera Barat membuat provinsi ini…
Contoh Surat Pemotongan Gaji Karyawan: Sistem… Halo teman-teman! Saat kita bekerja sebagai karyawan, ada baiknya jika kita paham betul mengenai berbagai aturan yang berlaku di tempat kerja, termasuk soal gaji. Salah satu hal yang mungkin sering…
Profil Provinsi Banten | Peta, Logo, Nilai-nilai… Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia. Ibu kota dari Provinsi Banten adalah Serang. Mengenai luas wilayah, luas wilayah provinsi ini kurang lebih 9.662,92 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 9.978.932…
Cara Penulisan Daftar Pustaka yang Baik dan Benar… Penulisan Daftar Pustaka - Dalam penulisan karya ilmiah tentu ada banyak hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan tersebut berbeda-beda bergantung pada bentuk karyanya , apakah…
Pengertian Hak Asasi Manusia Beserta Sejarah, Macam,… Jika dijabarkan secara umum, pengertian hak asasi manusia adalah suatu kewenangan atau kekuasaan dalam berbuat sesuatu. Namun hak juga haruslah dibatasi atas dasar hukum. Kita tidak boleh melakukan hal yang…
Pengertian Negara dan Fungsi serta Tujuannya Lengkap Pengertian negara - Negara, yang manusia hidup di dalamnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kehancuran. Begitulah pendapat yang pernah dikatakan oleh seseorang. Dalam menerjemahkan pengertian negara. Dalam kesempatan yang berbahagia…
Nama-Nama Negara yang Ada di Dunia Beserta Ibu… Nama-nama negara – Pada mulanya manusia hidup secara komunal tanpa dibatasi wilayah-wilayah, tetapi pada perkembangannya manusia mulai mengenal kepemilikan dan membuat batasan wilayah yang diklaim sebagai miliknya secara pribadi atau…
Profil Provinsi Sumatera Utara | Geografis,… Profil Provinsi Sumatera Utara - Profil Provinsi Sumatera Utara secara mendalam mungkin belum banyak diketahui oleh orang banyak, namun siapa sangka, provinsi yang identik dengan orang-orang yang keras diluar namun…
Macam-Macam HAM Beserta Contoh Dan Penjelasan Lengkap Macam-macam HAM – Tentu teman-teman pernah mendnegar istilah hak asasi manusia atau yang sering disingkat menjadi HAM. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang telah melekat dalam diri setiap orang…
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Panduan Bacaan Tahlil Lengkap (Arab, Latin, Terjemahan) Belakangan ini banyak bermunculan organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Misalnya, tidak sedikit ormas yang mempermasalahkan amaliah-amaliah yang sudah ada sejak lama. Seperti persoalan bacaan tahlil, kini…
Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsur Pembentuknya… Pengertian Sistem Hukum – Setiap negara di dunia pasti memiliki tatanan sistem hukum, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem hukum rule of law. Merupakan penggabungan prinsip hukum dari Roma-Belanda dan…
Gaji Karyawan Mie Gacoan: Kepuasan Kerja dan… Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang gaji karyawan Mie Gacoan nih. Mungkin kalian yang suka banget makan mie Gacoan pasti penasaran kan, seberapa sih gaji yang diterima oleh…
