√ UU No.12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan

UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan

UU No 12 Tahun 2011 – Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam melindungi dan mengayomi masyrakat maka diperlukan tatanan tata tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dimana undang-undang ini menggantikan landasan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi penyempurna terhadap undang-undang sebelumnya.

Perihal UU No 12 Tahun 2011

jogloabang.com

Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma hukum yang mengikat. Secara umum dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Bagir Manan pengertian peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai tata cara yang berlaku.

Dalam uraian 10 tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Untuk dapat mengajukannya maka harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yakni:

  • Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan yang tertulis.
  • Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sekalipun.
  • Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
  • Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh tanpa terkecuali.

Sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 berisikan materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. Diantaranya mencakup asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan disusun dengan metode yang pasti, baku, dan terstandar. Dalam undang-undan terbaru materi muatan diperluas tidak hanya mengatur pembentukan undang-undang namun juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya.

Prinsip Peraturan Perundang-undangan

tokopedia.com

Dalam pelaksanaannya UU No 12 Tahun 2011 telah direview melewati tahap uji materi secara yuridis. Sebuah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sah apabila mencakup prinsip-prinsip di bawah ini:

  • Dasar-dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
  • Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
  • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
  • Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis. Hal tersebut menunjukkan hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat ataupun yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
  • Peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
  • Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
READ  Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Hasil uji materi undang-undang ini memberikan putusan salah satunya terkait kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan wewenang kepada DPD untuk menjalankan fungsi legislasi.

Artinya dalam UU No 12 Tahun 2011 dituliskan kembali ihwal dan perihal terkait segala putusan MK. Namun sejauh ini pembentukan undang-undang masing bersifat sektoral baik di lingkungan pemerintah pusat, DPR, maupun DPD.

Hal ini menjadi satu titik kelemahan UU No 12 Tahun 2011 ini. Salah satu penyebabnya karena pengaturan dalam undang-undang secara tegas belum mengatur materi muatan Undang-Undang disamping proses legislasi bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik.

Namun disamping semua itu penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga dilakukan. Untuk menghasilkan pedoman yang lebih jela dan pasti dalam sistem tatanan hukum nasional, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di daerah.

Keyword: UU No 12 Tahun 2011

Related Posts:

  • Pengertian Demokrasi serta Jenis-Jenis Penerapannya Secara umum, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan ketentuan terkait keputusan hidup mereka. Demokrasi juga bisa dianggap sebagai kekuasaan yang menitik…
  • Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsur Pembentuknya… Pengertian Sistem Hukum – Setiap negara di dunia pasti memiliki tatanan sistem hukum, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem hukum rule of law. Merupakan penggabungan prinsip hukum dari Roma-Belanda dan…
  • Lirik Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Beserta… Lirik lagu Indonesia Raya – Hampir semua orang Indonesia pasti sudah tahu dan hapal dengan lagu kebangsaan negara Indonesia. Ya lagu itu berjudul Indonesia Raya. Sejak kecil kita telah diperkenalkan…
  • Landasan Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Landasan hukum pembentukan perundang-undangan tak lain adalah Pancasila dan UUD tahun 1945. Segala bentuk perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila pancasila dan tidak melanggar UUD ’45. Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan…
  • Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
  • Apa Itu MABA dan Arti Lainnya: Panduan Singkat untuk… Hai teman-teman, pasti banyak dari kalian yang pada saat masuk universitas atau perguruan tinggi, mendengar istilah MABA, kan? Tapi sebenarnya apa sih MABA itu? Malah, banyak juga yang belum tahu…
  • Contoh Tata Tertib Kelas yang Harus Dipatuhi oleh Para Siswa Halo semua! Saat kita memasuki lingkungan belajar, ada baiknya kita mengetahui tata tertib kelas atau aturan yang berlaku di dalamnya. Nah, dalam artikel kali ini kita akan membahas contoh tata…
  • 33 Pengertian Ilmu Pengetahuan Beserta Aspek,… Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang…
  • Cara Membuat Bingkai Photoshop "Cara Mudah Membuat Bingkai di Photoshop" Pendahuluan Saat ini, Photoshop telah menjadi standar industri di bidang pengeditan gambar. Selain untuk mengedit, membuat bingkai juga menjadi salah satu keahlian yang harus…
  • Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) - Seperti yang sudah kita ketahui bersama, negara kita Indonesia dulunya memiliki 27 provinsi. Namun seiring dengan perkembangan yang ada saat ini, ada 6…
  • Sistem Tata Surya, Pengertian, Teori, Unsur, Dll Terlengkap Sistem Tata Surya - Dunia yang dihuni manusia sekarang ini memungkinkan pengetahuan dan ilmunya yang senantiasa berkembang. Orang zaman dahulu mengira bahwa dunia yang mereka huni merupakan satu-satunya tempat yang…
  • 10 Jenis Metode Penelitian Beserta Pengertian dan Contohnya Metode Penelitian - Ilmu merupakan kunci manusia membangun peradaban. Ia – ilmu – dapat diperoleh dari manapun, hanya saja proses untuk mendapatkan ilmu yang memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh…
  • Macam-Macam HAM Beserta Contoh Dan Penjelasan Lengkap Macam-macam HAM – Tentu teman-teman pernah mendnegar istilah hak asasi manusia atau yang sering disingkat menjadi HAM. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang telah melekat dalam diri setiap orang…
  • Susunan Pengurus Hipmi Pusat: Siapa Saja yang… Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengembangan potensi pengusaha muda. Sebagai organisasi yang penting untuk peran pengembangan ekonomi Indonesia, HIPMI harus memiliki susunan pengurus…
  • Kritik Konstruktif dan Saran untuk Laboratorium Laboratorium adalah tempat yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian, dimana di dalamnya berbagai aktivitas eksperimen dan praktikum dilakukan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan…
  • Blender 3d Modeling Blender 3D Modeling: Memahami Dasar-dasar dan Keuntungan Menggunakan Blender Pengenalan Blender Jika Anda ingin menjadi seorang animator atau designer 3D, Blender adalah software yang perlu Anda ketahui. Blender adalah software…
  • Profil Provinsi Sulawesi Selatan | Geografis, Agama… Profil Provinsi Sulawesi Selatan - Sulawesi Selatan adalah Provinsi di Indonesia. Provinsi ini kaya dengan bentang alam yang indah. Berbagai macam suku yang tinggal di Sumatera Barat membuat provinsi ini…
  • Ciri Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |… Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan - Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala sesuatu kegiatan kita diatur oleh sebuah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan yang dilakukan…
  • Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
  • Peran dan Pemilihan Susunan Pengurus Yayasan yang Efektif "Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang susunan pengurus yayasan. Seperti yang kita tahu, yayasan merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu hal yang dianggap…

Tinggalkan komentar