Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia diperintah oleh pemerintah yang menganut sistem otoriter. Sistem ini memusatkan kekuasaan pada satu pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar dan kontrol yang kuat terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Selama periode ini, pemerintah memiliki kendali yang besar atas media, penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksa, serta penguasaan atas ekonomi dan sumber daya alam. Walaupun dianggap sebagai masa stabilitas, namun banyak kejadian kontroversial dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada era ini.

Sistem Pemerintahan Orde Baru

Setelah Sukarno digulingkan dari kekuasaannya, Soeharto menjadi presiden dan menjabat selama 32 tahun hingga tahun 1998. Selama masa pemerintahannya, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Orde Baru. Dalam sistem ini, pemerintahan dijalankan dengan gaya otoriter dan sangat terpusat pada presiden.

1. Kekuasaan Tunggal Presiden

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru, seluruh kekuasaan terpusat pada tangan presiden. Posisi presiden dianggap sebagai yang paling penting dan strategis di seluruh pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan absolut tanpa harus tunduk kepada badan legislatif atau lembaga kehakiman. Hal ini membuat presiden menjadi satu-satunya penentu kebijakan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengendalian Media Massa

Salah satu ciri khas pemerintahan Orde Baru adalah pengendalian atas media massa. Media massa di bawah pemerintahannya memiliki adanya otoritas yang sangat dibatasi dan diberi pantauan yang ketat. Konten yang bisa diterbitkan media massa harus melalui sensor dan persetujuan dari pemerintah. Hal ini terjadi agar pemerintah dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas.

3. Ketergantungan Pada Luar Negeri

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia, pemerintahan Orde Baru mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang mengandalkan investor asing. Pemerintah menawarkan insentif untuk para investor asing dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Terutama dalam sektor industri besar, seperti perkebunan, pertambangan dan petrolium.

4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu penanganan utama presiden Soeharto selama mandatnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selama periode ini, Indonesia menjadi a candidate country industri menengah, dan pertumbuhan ekonomi rata-rata negara berkisar dari 7% -8%. Keberhasilan ini secara langsung mempengaruhi peningkatan dalam situasi ekonomi masyarakat dan menjadi dukungan utama atas pemerintahannya.

5. Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Orde Baru juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah fokus pada pengembangan jalan, pelabuhan, bandara, dan peningkatan koneksi antar kota. Peningkatan infrastruktur nasional menjadi prioritas utama dalam program pembangunan sehingga memudahkan transportasi dan komunikasi antara kota.

6. Centralisasi Pemerintah

Salah satu tujuan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan pemerintahan yang terpusat dan efektif. Pengurangan kewenangan otonomi lokal dan memusatkan kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu kebijakan fokus pemerintah. Pemerintah pusat mengambil kendali atas hampir semua kebijakan penting seperti pertahanan, ekonomi, dan kebijakan sosial.

7. Penghapusan Oposisi Politik

Sistem pemerintahan Orde Baru lebih memilih sistem monopoli dengan pihak yang samadalam mengurus kebijakan pemerintah. Orang-orang yang mengkritik dan mengganggu tindakan pemerintah dilarang dan dipenjara oleh pihak keamanan. Secara efektif hal ini mematikan oposisi politik.

8. Kebijakan Hukum

Semua peraturan hukum pengadilan mampu diputuskan tegas. Pengadilan sambilan ditempatkan di halaman kantor yudisial saat ini. Indonesia pun menemukan kebijakan hukum yang tak adil dan sepi rehabilitasi warga terdakwa.

9. Kemiskinan

Pengembangan ekonomi pada era Orde Baru tidak mampu berjalan secara sehat. Terdapatnya ekonomi yang tidak sehat pada saat itu. Saat ini tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi, sebagian masyarakat Indonesia yang termarginalkan makin terpuruk dalam kemiskinan.

10. Korupsi

Korupsi adalah crime mungil di Indonesia pada era Orde Baru. Korupsi terjadi pada sepanjang pengembangan ekonomi pada era pemerintahan Orde Baru. Proses pengembangan Infrastructure pada era Orde Baru diduga bermutu dibawah pengendali yang curang pada saat itu. Korupsi terjadi terutama pada pimpinan partai politik, pejabat pemerintah, dan keluarga elites korporat. Hal ini menjadi alasan utama atas kejatuhan kekuasaan presiden Soeharto pada tahun 1998.

Masa Pemerintahan Orde Baru memberikan perubahan dan pengembangan yang besar di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Namun, terdapat juga kontroversi dan isu-isu yang muncul selama masa kekuasaannya, seperti otoritas tunggal presiden, pengendalian media massa, ketergantungan pada investor asing, dan masalah-masalah sosial lainnya. Saat ini, Indonesia membangun sistem pemerintahan baru yang lebih transparant dan demokratis, dan terus bekerja untuk mencapai kemajuan nasional.

:

1. Pengenalan

Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang dijalankan menganut sistem yang cukup kaku dan otoriter. Hal ini memang menjadi salah satu ciri khas dari rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun.

2. Sistem Pemerintahan Sentralistik

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Baru bersifat sentralistik. Ini berarti bahwa pusat pemerintahan memiliki kekuasaan yang kuat dalam mengambil keputusan dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

3. Penguasaan oleh Kelompok Elit

Selama masa Orde Baru, kekuasaan dan penguasaan pemerintahan banyak dilakukan oleh kelompok elit yang terdiri dari militer, birokrat, dan pengusaha. Hal ini memunculkan kritik dari masyarakat karena adanya kekhawatiran bahwa kepentingan rakyat banyak diabaikan.

4. Sistem Ekonomi Terpusat

Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, namun sistem ekonomi yang dijalankan masih terpusat pada kekuasaan pemerintah dan para pengusaha besar. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan.

5. Kebijakan Pembangunan Nasional

Untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan infrastruktur, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan pembangunan nasional. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan pengembangan sektor industri.

6. Pengendalian Sosial dan Politik

Salah satu ciri khas dari pemerintahan Orde Baru adalah pengendalian sosial dan politik yang cukup ketat. Pemerintah cenderung menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mengendalikan masyarakat dan menghilangkan suara-suara kritis.

7. Pelarangan Organisasi Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pelarangan terhadap organisasi-organisasi politik yang dianggap berbahaya atau mengancam kestabilan pemerintahan. Beberapa organisasi seperti Gerakan September Tiga (Gestapu) dan Front Negara (Barisan Front Negara) dilarang dan dianggap sebagai organisasi terlarang.

8. Pemilihan Umum dengan Calon Tunggal

Pada masa Orde Baru, sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem calon tunggal, yang artinya hanya ada satu calon saja yang diusung oleh pemerintah. Hal ini tentu saja memunculkan kritik dari masyarakat karena kebebasan berdemokrasi terbatas.

9. Pengambilan Keputusan Bersifat Top-Down

Pada masa Orde Baru, pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down, yang artinya keputusan diambil dari atas dan diimplementasikan ke bawah. Hal ini memunculkan kritik karena keputusan yang diambil lebih banyak menguntungkan kelompok elit dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

10. Akhir Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru akhirnya berakhir pada tahun 1998 setelah terjadi krisis ekonomi yang cukup serius. Hal ini memunculkan protes dari masyarakat yang merasa kecewa dengan sistem pemerintahan yang tidak memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Setelah Soeharto lengser, Indonesia beralih ke era reformasi di mana sistem pemerintahan dan politik diubah untuk lebih berdemokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk berpartisipasi.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintahan yang dijalankan menganut sistem otoriter dimana kekuasaan berada pada tangan presiden. Meskipun kurang demokratis, sistem ini memiliki beberapa kelebihan yang berhasil mendorong kemajuan di beberapa bidang, berikut ini adalah beberapa kelebihan sistem pemerintahan orde baru:

Ketegasan Pemerintahan

Dibawah pemerintahan orde baru, negara dilindungi oleh pasukan keamanan yang tangguh dan berdisiplin tinggi. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga dijalankan dengan tegas dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hal inilah yang berhasil menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia pada masa itu.

Stabilitas Politik

Pada masa orde baru, stabilitas politik di Indonesia terjaga dengan baik. Kekuasaan yang berada di tangan presiden tidak mudah tergoyahkan karena adanya sistem kekuasaan yang sangat kuat. Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan lancar untuk mencapai kemajuan nasional.

Pembangunan Ekonomi

Dalam membangun ekonomi Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Pada masanya, pemerintah orde baru berhasil memperkuat perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Indonesia berhasil mencetak kemajuan ekonomi yang signifikan dan menjanjikan.

Pemerataan Pembangunan

Selama masa orde baru, pemerintah berhasil memperkecil kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal. Mereka melakukan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kemakmuran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Kemandirian Politik

Pada masa orde baru, negara Indonesia berhasil menunjukan kemandirian politik di dunia internasional. Melalui kebijakan bebas aktif yang diperkenalkan oleh Presiden Soeharto, Indonesia mampu memainkan peranan dalam menentukan arah politik dunia.

Berikut adalah tabel mengenai beberapa kelebihan sistem pemerintahan orde baru:

Dengan semua kelebihan tersebut, tidak mengherankan jika masa orde baru menjadi salah satu masa keemasan di Indonesia. Meskipun banyak kritik yang menyebutkan bahwa masa orde baru tidak demokratis, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal positif yang berhasil dicapai pada masa tersebut.

Sistem pemerintahan Orde Baru yang menganut ideologi pancasila dan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan investasi asing dapat dibaca lebih lanjut di sejarah-negara.com.

Terima Kasih Telah Membaca

Itulah sekelumit informasi tentang masa Orde Baru yang pernah terjadi di Indonesia. Meskipun pemerintahannya menganut sistem yang tidak begitu demokratis, namun beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Terima kasih telah membaca, dan jangan lupa untuk berkunjung kembali ke situs kami untuk membaca artikel-artikel menarik lainnya! Sampai jumpa!