Bank Indonesia | Tugas dan Peran BI Sebagai Bank Sentral Negara
Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral negara yang tidak melakukan melakukan kegiatan komersial seperti bank umum lainnya. Berdasarkan kedudukannya Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar aga sesuai dengan yang diperlukan.
Sejak tahun 1999 BI ditetapkan sebagai lembaga negara independen. Artinya BI memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas tanpa dikuasai atau terbebas dari campur tangan pihak manapun baik itu pemerintah. (UU No. 13 tahun 1968, Pasal 1 ayat 1).
Tiga pilar yang menjadi tugas utama Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank aktivitas bank lain.
Sejarah Lahirnya Bank Indonesia
Bank Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Juli 1953, didasarkan UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953, kurang lebih 8 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. BI merupakan hasil nasionalisasi dari bank Belanda, De Javasche Bank.
Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda bank tersebut didirikan pada tahun 1828. Bank De Javasche memiliki tugas untuk mencetak dan mengatur sirkulasi uang Hindia Belanda kala itu. Dapat dikatakan De Javashe merupakan cikal bakal atau nenek moyang dari Bank Indonesia.
Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral namun juga diizinkan melakukan kegiatan komersial. Setelah beroperasi kurang lebih 172 tahun lamanya De Javasche Bank kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953.
Melanjutkan tugas bank sebelumnya BI menjalankan peran ganda sebagai bank sentral sekaligus melakukan kegiatan komersial. Hal ini berimbas pada perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian.
Atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 13 tahun 1968 mengenai peran dan kedudukan BI murni sebagai bank sentral. Artinya Bank Indonesia tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersil seperti bank umum.
Pada tanggal 17 Mei 2000 lahir UU No. 23 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 tahun 1968. Status Bank Indonesia ditambah menjadi bank sentral independen, dimana bebas dari campur tangan pihak manapun bahkan pemerintah sekalipun.
Tugas dan Peran BI Sebagai Bank Sentral
Berikutnya UU No. 23 tahun 1999 diubah menjadi UU No. 6 tahun 2009 dengan penekanan BI wajib menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan Bank Indonesia yang independen membuat BI memiliki otoritas moneter (penguasa moneter).
Selain itu undang-undang juga menetapkan status BI sebagai badan hukum, baik publik maupun perdata. Sebagai badan hukum perdata BI diberi kewenangan untuk bertindak atas nama sendiri baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Sebagai badan hukum publik selain tiga pilar utama di atas, berikut tugas Bank Indonesia yang harus saling terintegrasi untuk menjaga kestabilan nilai rupiah:
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Berperan sebagai Lender of the Last Resort.
Melaksanakan kebijakan nilai tukar.
Memiliki kewenangan dalam mengelola cadangan devisa.
Berwenang menyelenggarakan survey secara berkala untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien.
Mengatur dan menjaga sistem pembayaran, agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya pada aspek keamanan dan efisiensi.
BI berwenang mengatur dan menyelenggarakan sistem kriling antar bank serta penyelesaian akhir transaksi.
Mengeluarkan dan mengedarkan uang, sesuai dengan amanat UUD 1945 BI menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah.
BI diwajibkan mengatur dan mengawasi bank lain, hingga menetapkan ketentuan –ketentuan perbankan lainnya yang memuat prinsip kehati-hatian.
Sebagai poin tambahan BI juga ditugaskan mengawasi pengalihan tugas pengawasan bank, misal pengalihan kepada lembaga pengawasan setor jasa keuangan independen. Lembaga ini bertugas mengawasi semua lembaga jasa keuangan seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan lain sebagainya.
Originally posted 2020-06-03 15:30:48.
Related Posts:
Hak dan Kewajiban ini Harus Dijalankan oleh Warga… Hak dan Kewajiban Warga Negara - Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sudah sepantasnya kita mendapatkan hak-hak dari negara. Tetapi sudah tahukah kalian bahwa selain berbagai hak yang kita dapatkan, kita…
Teks Pembukaan UUD 1945 dan Sejarah Perubahan… Teks pembukaan UUD 1945 - Para pendahulu bangsa ini menyebutnya dengan undang-undang dasar 1945. Hukum dasar yang dijadikan landasan bagi segala peraturan yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana negara-negara merdeka…
Menabung Emas Di Pegadaian (Penjelasan Menurut Islam) Menabung Emas Di Pegadaian – Menabung emas merupakan salah satu pillihan atau investasi yang banyak dilakukan sebagian besar orang. Bahkan menabung emas sudah diminati dan dilakukan oleh orang-orang sejak dulu.…
Pengertian Uang dalam Istilah Ekonomi Keuangan dan Jenisnya Pengertian uang adalah sesuatu yang dapat diterima publik sebagai alat pembayaran yang sah dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Secara umum, uang memiliki tiga tujuan yang berbeda tergantung pada penggunaannya. Pengertian…
Panduan Lengkap Susunan Pengurus Koperasi:… Koperasi adalah sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan bersama. Untuk memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, diperlukan susunan pengurus koperasi yang menangani manajemen, operasional, dan keuangan. Susunan…
Pengantar Ilmu/Pelajaran Kedokteran | Pengertian,… Pengantar Ilmu/Pelajaran Kedokteran - Ilmu / pelajaran kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia , mulai dari struktur anatomi manusia sampai dengan struktur sel, fungsi fisiologi bagian tubuh manusia, mekanisme…
Tugas PPKI dalam Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia Tugas PPKI – Jika sebelumnya kami telah membahas tentang tugas BPUPKI, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membagikan tulisan tentang tugas PPKI. Seperti yang kita tahu BPUPKI dan…
Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden merupakan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara dan rakyatnya. Tugas presiden sebagai kepala negara merupakan jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Tugas presiden – Presiden merupakan sebutan…
UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan UU No 12 Tahun 2011 - Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur…
Tugas Malaikat Atid (Pencatat Amalan Buruk Manusia) Tugas Malaikat Atid - Malaikat Atid menurut pendapat yang beredar luas di kalangan masyarakat adalah malaikat pencatat amal buruk manusia. Dia selalu mendampingi manusia di sebelah kirinya. Hal tersebut tentu…
15+ Daftar Lembaga Amil Zakat Resmi yang Ada Di Indonesia Daftar Lembaga Amil Zakat – Dalam hukum syariat tentang zakat di dalam Islam kita mengenal kata Amil. Amil merupakan orang yang berperan penting dalam pengelolaan zakat. Ada beberapa lembaga amil…
Daftar Kode Bank di Indonesia Terlengkap dan… Kode bank di Indonesia jumlahnya cukup banyak, sebanyak bank yang terdafta di BI (Bank Indonesia). Sandi atau kode bank ini berguna bagi pihak bank dan juga nasabah. Bagi bank, sandi…
Sedikit Ulasan Sejarah Mengenai Konferensi Asia… Konferensi Asia Afrika (KAA) digelar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. KAA yang juga dikenal sebagai Konferensi Bandung berhasil menggerakkan negara-negara…
Ciri Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |… Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan - Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala sesuatu kegiatan kita diatur oleh sebuah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan yang dilakukan…
Pengertian dan Aktivitas Dalam Manajemen Manajemen. Tentu kita semua tidak asing dengan kata itu. Bahkan, dalam berbagai aspek kehidupan tentu kita semua menemui istilah manajemen. Lalu apa sebenarnya manajemen itu sendiri? Dan bagaimana fungsi manajemen?…
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Kelas yang Wajib… Halo teman-teman! Apakah kalian pernah mendengar tentang tugas seorang sekretaris kelas dan tanggung jawabnya? Bagi kalian yang sudah duduk di bangku sekolah, pasti sudah tidak asing lagi dengan peran ini.…
Ruang Lingkup Ekonomi Makro | Aspek Kajian dan Pembahasannya Ruang lingkup ekonomi makro sangat besar dan luas, seperti halnya arti dari kata makro yang berarti besar. Ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mengkaji permasalahan dalam bidang ekonomi secara…
Pengertian Bank | Fungsi, Jasa Perbankan dan Jenis-Jenisnya Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya dibuat dengan memiliki kewenangan dalam menyimpan uang masyarakat, meminjamkannya untuk keperluan modal usaha/hal lainnya, atau menerbitkan banknote. Secara etimologi, kata bank sendiri…