Bank Indonesia | Tugas dan Peran BI Sebagai Bank Sentral Negara
Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral negara yang tidak melakukan melakukan kegiatan komersial seperti bank umum lainnya. Berdasarkan kedudukannya Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar aga sesuai dengan yang diperlukan.
Sejak tahun 1999 BI ditetapkan sebagai lembaga negara independen. Artinya BI memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas tanpa dikuasai atau terbebas dari campur tangan pihak manapun baik itu pemerintah. (UU No. 13 tahun 1968, Pasal 1 ayat 1).
Tiga pilar yang menjadi tugas utama Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank aktivitas bank lain.
Sejarah Lahirnya Bank Indonesia
Bank Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Juli 1953, didasarkan UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953, kurang lebih 8 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. BI merupakan hasil nasionalisasi dari bank Belanda, De Javasche Bank.
Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda bank tersebut didirikan pada tahun 1828. Bank De Javasche memiliki tugas untuk mencetak dan mengatur sirkulasi uang Hindia Belanda kala itu. Dapat dikatakan De Javashe merupakan cikal bakal atau nenek moyang dari Bank Indonesia.
Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral namun juga diizinkan melakukan kegiatan komersial. Setelah beroperasi kurang lebih 172 tahun lamanya De Javasche Bank kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953.
Melanjutkan tugas bank sebelumnya BI menjalankan peran ganda sebagai bank sentral sekaligus melakukan kegiatan komersial. Hal ini berimbas pada perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian.
Atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 13 tahun 1968 mengenai peran dan kedudukan BI murni sebagai bank sentral. Artinya Bank Indonesia tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersil seperti bank umum.
Pada tanggal 17 Mei 2000 lahir UU No. 23 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 tahun 1968. Status Bank Indonesia ditambah menjadi bank sentral independen, dimana bebas dari campur tangan pihak manapun bahkan pemerintah sekalipun.
Tugas dan Peran BI Sebagai Bank Sentral
Berikutnya UU No. 23 tahun 1999 diubah menjadi UU No. 6 tahun 2009 dengan penekanan BI wajib menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan Bank Indonesia yang independen membuat BI memiliki otoritas moneter (penguasa moneter).
Selain itu undang-undang juga menetapkan status BI sebagai badan hukum, baik publik maupun perdata. Sebagai badan hukum perdata BI diberi kewenangan untuk bertindak atas nama sendiri baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Sebagai badan hukum publik selain tiga pilar utama di atas, berikut tugas Bank Indonesia yang harus saling terintegrasi untuk menjaga kestabilan nilai rupiah:
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Berperan sebagai Lender of the Last Resort.
Melaksanakan kebijakan nilai tukar.
Memiliki kewenangan dalam mengelola cadangan devisa.
Berwenang menyelenggarakan survey secara berkala untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien.
Mengatur dan menjaga sistem pembayaran, agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya pada aspek keamanan dan efisiensi.
BI berwenang mengatur dan menyelenggarakan sistem kriling antar bank serta penyelesaian akhir transaksi.
Mengeluarkan dan mengedarkan uang, sesuai dengan amanat UUD 1945 BI menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah.
BI diwajibkan mengatur dan mengawasi bank lain, hingga menetapkan ketentuan –ketentuan perbankan lainnya yang memuat prinsip kehati-hatian.
Sebagai poin tambahan BI juga ditugaskan mengawasi pengalihan tugas pengawasan bank, misal pengalihan kepada lembaga pengawasan setor jasa keuangan independen. Lembaga ini bertugas mengawasi semua lembaga jasa keuangan seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan lain sebagainya.
Originally posted 2020-06-03 15:30:48.
Related Posts:
UU No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan UU No 12 Tahun 2011 - Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional, yaitu menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyatnya. Segala aspek terkait kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan diatur…
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Kelas yang Wajib… Halo teman-teman! Apakah kalian pernah mendengar tentang tugas seorang sekretaris kelas dan tanggung jawabnya? Bagi kalian yang sudah duduk di bangku sekolah, pasti sudah tidak asing lagi dengan peran ini.…
Peran Bank Sentral demi Menjaga Kestabilan… Peran bank sentral dapat dikatahui dari definisinya. Selain itu, tugas-tugas dari bank sentral juga telah di atur dalam Undanng Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dimana pengertian, hukum…
3 Keutamaan Fungsi Darah Bagi Tubuh Hewan dan Manusia Fungsi Darah - Menjadi komponen yang sangat penting, fungsi darah bagi tubuh manusia dan hewan sangatlah banyak. Cairan yang sejatinya berwarna merah ini menjadi alat angkut dan alat edar utama…
Pengertian Demokrasi serta Jenis-Jenis Penerapannya Secara umum, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan ketentuan terkait keputusan hidup mereka. Demokrasi juga bisa dianggap sebagai kekuasaan yang menitik…
3 Daftar Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Bank syariah terdaftar BEI memang tidak sebanyak bank konvensional. Setidaknya hingga saat ini sudah terdaftar tiga bank syariah dan satu asuransi syariah di pasar saham dan obligasi Bursa Efek Indonesia.…
Ciri Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia |… Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan - Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala sesuatu kegiatan kita diatur oleh sebuah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri seluruh kegiatan yang dilakukan…
Pengertian Pendidikan | Macam-macam, Tahap dan Tujuan Pengertian Pendidikan - Tahukah kalian Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”? Ya, di pasal tersebut disebutkan bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia…
Pengertian Bank | Fungsi, Jasa Perbankan dan Jenis-Jenisnya Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya dibuat dengan memiliki kewenangan dalam menyimpan uang masyarakat, meminjamkannya untuk keperluan modal usaha/hal lainnya, atau menerbitkan banknote. Secara etimologi, kata bank sendiri…
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Presiden merupakan kepala negara yang bertanggung jawab kepada negara dan rakyatnya. Tugas presiden sebagai kepala negara merupakan jabatan yang dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Tugas presiden – Presiden merupakan sebutan…
Gaji Karyawan Kios Unggas: Berapa yang Layak Diterima? Pernah dengar tentang Gaji Karyawan Kios Unggas? Mungkin belum ya. Kios Unggas atau toko penyedia barang-barang peternakan unggas yang bertempat di pinggir jalan ini memiliki sejumlah karyawan yang bekerja keras…
Pengertian Politik Menurut Para Ahli Beserta… Pengertian Politik - Beberapa di antara kita pasti banyak yang telah mendengar apa itu politik. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui secara pasti apa arti politik. Sebenarnya apa itu politik?…
Panduan Lengkap Susunan Pengurus Koperasi:… Koperasi adalah sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan bersama. Untuk memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, diperlukan susunan pengurus koperasi yang menangani manajemen, operasional, dan keuangan. Susunan…
Tugas Malaikat Raqib (Pencatat Amalan Baik Manusia) Tugas Malaikat Raqib - Malaikat Raqib sering dikatakan sebagai nama malaikat pencatat amalan manusia bersama dengan Malaikat Atid. Ada pendapat yang menyatakan bahwa malaikat Raqib adalah pencatat amal kebaikan manusia…
Susunan Pengurus Hipmi Pusat: Siapa Saja yang… Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengembangan potensi pengusaha muda. Sebagai organisasi yang penting untuk peran pengembangan ekonomi Indonesia, HIPMI harus memiliki susunan pengurus…
9 Tugas dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank… Fungsi Bank Indonesia - Pernahkah kalian menjumpai Bank Indonesia atau BI di suatu daerah? Tahukah bahwa Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan bank-bank lainnya? Karena kebanyakan dari kalian masih…
Fungsi Pajak dan Kegunaannya bagi Kepentingan Negara… Fungsi Pajak - Jika mendengar tentang kata pajak seringkali kita menghubungkannya dengan tagihan-tagihan yang harus dibayar setiap tahunnya. Seperti pajak kendaraan baik yang beroda dua atau beroda empat, atau pajak…
Pengertian dan Contoh Asas Hukum: Dasar-dasar Hukum… Asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar di dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Contohnya seperti asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Setiap negara…
Ulasan Lengkap Mengenai Pengertian Pasar Modal dan… Pengertian Pasar Modal - Diantara kalian pasti sudah pernah berbelanja sayuran atau suatu barang di pasar kan? Itu artinya, kalian sudah melakukan transaksi jual-beli. Lantas, apa hubungannya dengan pasar modal?…
Pengantar Ilmu/Pelajaran Kedokteran | Pengertian,… Pengantar Ilmu/Pelajaran Kedokteran - Ilmu / pelajaran kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia , mulai dari struktur anatomi manusia sampai dengan struktur sel, fungsi fisiologi bagian tubuh manusia, mekanisme…